Lokakarya tentang transisi berkeadilan untuk anggota KSBSI. Foto: KSBSI.
Transisi energi adalah proses yang berdampak pada banyak orang. Agar transisi energi dapat disebut “adil”, berbagai ragam kelompok masyarakat di wilayah sekitar tambang batu bara harus dipertimbangkan dalam perencanaan, untuk memastikan tidak ada yang tertinggal. Oleh karena itu, serikat buruh juga memiliki tanggung jawab untuk mewakili kepentingan mereka, dalam segala keragamannya—terutama kelompok yang paling terpinggirkan.
Kelompok-kelompok tersebut meliputi perempuan, masyarakat adat, pekerja muda, pekerja informal, dan pekerja lanjut usia. Perempuan selama ini kurang terwakili di sektor-sektor yang secara tradisional didominasi laki-laki, seperti pertambangan batu bara dan pekerjaan formal. Meskipun demikian, mereka memainkan peran penting dalam perekonomian—seringkali dalam pekerjaan informal di sepanjang rantai pasok atau di layanan pendukung (lihat studi pemetaan pekerja informal Beyond the Mines: The Tiered Economy of Coal and Its Local Dependence). Laporan tersebut menemukan bahwa pekerja informal lebih rentan terhadap transisi karena mereka tidak memiliki perlindungan.
Bagi kelompok muda, dampak perubahan iklim, masa depan pekerjaan, dan peluang kerja di ekonomi hijau menjadi perhatian utama. Seiring dengan penghentian penggunaan batu bara secara bertahap, lapangan kerja di wilayah tambang menyusut, mendorong generasi muda untuk mencari peluang baru. Namun, ekonomi hijau mungkin tidak akan dengan mudah menciptakan lapangan kerja bagi mereka, karena pekerjaan di sektor itu sering kali membutuhkan keterampilan khusus. Sementara itu, pekerja lanjut usia mungkin menghadapi tantangan dalam mencari pekerjaan baru dan meningkatkan keterampilan (reskilling) untuk sektor-sektor baru—terutama karena banyak dari mereka telah menghabiskan karir mereka yang mapan di industri batu bara.
Transisi berkeadilan menawarkan peluang untuk meningkatkan keterlibatan perempuan (dan menyeimbangkan ketidakadilan gender), generasi muda, dan kelompok terpinggirkan lainnya di sektor-sektor yang berkembang. Transisi juga menciptakan peluang untuk membangun tempat kerja yang lebih inklusif melalui partisipasi yang lebih luas.
Untuk memastikan tidak ada yang tertinggal, serikat pekerja dapat mengambil beberapa langkah:
Pertama, serikat buruh perlu melakukan upaya bersama untuk memastikan partisipasi yang beragam dalam kegiatan penyadaran dan pendidikan. Mereka harus secara aktif melibatkan kelompok rentan dan membantu mengorganisir mereka. Ini termasuk mempertimbangkan waktu, tempat, dan faktor praktis lainnya agar setiap orang memiliki kesempatan yang nyata untuk ikut serta.
Kedua, serikat buruh dapat mengadvokasi peran perlindungan sosial dan pentingnya kriteria yang jelas bagi masyarakat yang terdampak. Penilaian kritis terhadap skema perlindungan sosial diperlukan untuk memahami kesenjangan dan cara mengatasinya. Di bawah sistem yang ada, banyak yang akan tersisih karena sifat informal dan tingkat kerentanan yang berbeda-beda.
Ketiga, serikat buruh harus mengidentifikasi kesenjangan antara cita-cita transisi berkeadilan dan kondisi yang ada, guna mengadvokasi (bersama dengan para sekutu) bantuan bagi buruh, masyarakat, dan kelompok terpinggirkan yang terdampak—memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal.
Keempat, serikat buruh harus menjunjung pentingnya kepatuhan terhadap hukum ketenagakerjaan. Kelompok terpinggirkan, seperti pekerja lanjut usia, cenderung lebih rentan ketika hukum ketenagakerjaan tidak ditegakkan. Mereka berisiko menjadi sasaran pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa menerima hak-hak hukum atau pesangon mereka. Oleh karena itu, serikat pekerja harus berjuang untuk mewujudkan keadilan.
Nurfaidah, anggota Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) East Kutai, KSPI
Nurfaidah tinggal di Bengalon, Kalimantan Timur. Perempuan itu dikenal sebagai ketua kelompok tani sekaligus penggerak UMKM Sepaso barat, sekaligus bagian dari Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Kutai Timur, KSPI. Pada pagi hari, ia berkebun, menjual sayur ke warung dan ibu rumah tangga. Tampak sederhana. Tapi di balik rutinitas itu, hidupnya terkait erat dengan tambang batu bara. Pelanggannya bukan sekadar warga biasa. Mereka adalah keluarga buruh tambang, yang menggantungkan hidup dari gaji perusahaan.
“Hubungan pekerja tambang dengan pelanggan saya itu tinggi, karena rata-rata pelanggan saya keluarga dari pekerja tambang,” ujarnya.
Saat tambang berjalan normal, dagangan laku keras. Tapi begitu produksi menurun atau terjadi PHK, pasar sayur ikut sepi. Daya beli menurun, ekonomi Bengalon terasa ikut melemah.
“Kalau tambang lesu atau PHK-an… otomatis penjualan kami menurun, pelanggan kami ikut menurun,” katanya.
Pengalaman masa lalu memperkuat kesadarannya. Sebelum bertani pada 2016, ia pernah bekerja di perusahaan tambang. Dari situ, ia paham bahwa setiap guncangan di tambang berdampak langsung ke kehidupan masyarakat kecil.
“Yang jelas kami takut, karena rata-rata penghasilan daerah Bengalon ya dari tambang. Banyak yang bekerja di tambang,” tutur Nurfaidah.
Untuk bertahan, ia merangkul masyarakat membentuk kelompok tani dan UMKM. Kebersamaan jadi kunci menghadapi ketidakpastian. “Saya ikut merangkul anggota masyarakat untuk membuat kelompok, karena kelompok bisa saling bantu—baik pemasaran maupun gotong-royong,” jelasnya.
Ia juga mengikuti pelatihan transisi energi. Dari situ, mulai muncul bayangan beralih ke sektor lain: pertanian, peternakan, atau usaha lain. Tapi ia sadar, semangat saja tidak cukup. Modal dan keterampilan baru dibutuhkan.
“Cukup kami diberi modal untuk berusaha… jangan cuma tahu bertani, setidaknya punya keterampilan lain,” tegasnya.
Nurfaidah menyoroti kesenjangan perlindungan sosial. Buruh tambang punya jaminan, petani dan UMKM tidak. Ia pernah menyaksikan seorang teman tersambar petir di sawah, tanpa perlindungan.
“Contohnya kemarin, ada keluarga teman yang hujan-hujanan di sawah, kena petir. Tidak ada jaminannya sama sekali,” katanya prihatin.
Harapannya pelatihan, perlindungan sosial, dan modal awal bisa jadi pegangan agar petani dan UMKM bisa bertahan menghadapi transisi energi.
“Itu harapan saya ke pemerintah. Jangan cuma petani-petani saja. Kalau penghasilan petani berkurang, kita bisa beralih ke yang lain,” pungkasnya.
Kisah Nurfaidah menegaskan satu hal, keadilan transisi energi harus memastikan tidak ada yang tertinggal, dari buruh tambang hingga masyarakat sekitar. Tanpa perlindungan dan keterampilan baru, mereka akan rentan. Suaranya menjadi pengingat bahwa transisi energi yang adil harus memberi ruang untuk bertahan dan berkembang—dari lubang tambang hingga ladang hijau.
Nurfaidah, anggota Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) East Kutai, KSPI
Nurfaidah tinggal di Bengalon, Kalimantan Timur. Perempuan itu dikenal sebagai ketua kelompok tani sekaligus penggerak UMKM Sepasobarat, sekaligus bagian dari Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Kutai Timur, KSPI. Pada pagi hari, ia berkebun, menjual sayur ke warung dan ibu rumah tangga. Tampak sederhana. Tapi di balik rutinitas itu, hidupnya terkait erat dengan tambang batu bara. Pelanggannya bukan sekadar warga biasa. Mereka adalah keluarga buruh tambang, yang menggantungkan hidup dari gaji perusahaan.
“Hubungan pekerja tambang dengan pelanggan saya itu tinggi, karena rata-rata pelanggan saya keluarga dari pekerja tambang,” ujarnya.
Saat tambang berjalan normal, dagangan laku keras. Tapi begitu produksi menurun atau terjadi PHK, pasar sayur ikut sepi. Daya beli menurun, ekonomi Bengalon terasa ikut melemah.
“Kalau tambang lesu atau PHK-an… otomatis penjualan kami menurun, pelanggan kami ikut menurun,” katanya.
Pengalaman masa lalu memperkuat kesadarannya. Sebelum bertani pada 2016, ia pernah bekerja di perusahaan tambang. Dari situ, ia paham bahwa setiap guncangan di tambang berdampak langsung ke kehidupan masyarakat kecil.
“Yang jelas kami takut, karena rata-rata penghasilan daerah Bengalon ya dari tambang. Banyak yang bekerja di tambang,” tutur Nurfaidah.
Untuk bertahan, ia merangkul masyarakat membentuk kelompok tani dan UMKM. Kebersamaan jadi kunci menghadapi ketidakpastian. “Saya ikut merangkul anggota masyarakat untuk membuat kelompok, karena kelompok bisa saling bantu—baik pemasaran maupun gotong-royong,” jelasnya.
Ia juga mengikuti pelatihan transisi energi. Dari situ, mulai muncul bayangan beralih ke sektor lain: pertanian, peternakan, atau usaha lain. Tapi ia sadar, semangat saja tidak cukup. Modal dan keterampilan baru dibutuhkan.
“Cukup kami diberi modal untuk berusaha… jangan cuma tahu bertani, setidaknya punya keterampilan lain,” tegasnya.
Nurfaidah menyoroti kesenjangan perlindungan sosial. Buruh tambang punya jaminan, petani dan UMKM tidak. Ia pernah menyaksikan seorang teman tersambar petir di sawah, tanpa perlindungan.
“Contohnya kemarin, ada keluarga teman yang hujan-hujanan di sawah, kena petir. Tidak ada jaminannya sama sekali,” katanya prihatin.
Harapannya pelatihan, perlindungan sosial, dan modal awal bisa jadi pegangan agar petani dan UMKM bisa bertahan menghadapi transisi energi.
“Itu harapan saya ke pemerintah. Jangan cuma petani-petani saja. Kalau penghasilan petani berkurang, kita bisa beralih ke yang lain,” pungkasnya.
Kisah Nurfaidah menegaskan satu hal, keadilan transisi energi harus memastikan tidak ada yang tertinggal, dari buruh tambang hingga masyarakat sekitar. Tanpa perlindungan dan keterampilan baru, mereka akan rentan. Suaranya menjadi pengingat bahwa transisi energi yang adil harus memberi ruang untuk bertahan dan berkembang—dari lubang tambang hingga ladang hijau.